Tanggal 30 Juni 2007 kemarin, penulis ada acara kunjungan ke Biro Kepegawaian Setda DIY. Sempat tercengang juga, sedemikian kentalnya budaya yang berbau e. Yang menarik adalah adanya SIMPEGDA (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah) yang berbasis web. Dari segi tampilan dan fasilitas sih biasa saja. Yang bagus adalah infrastruktur jaringan antar SKPD dan sistem prosedur yang sudah bagus. Di sana semua SKPD sudah terkoneksi dalam satu jaringan intranet. Uniknya mereka menyewa layanan kabel dari suatu Internet Service Provider. Alasannya di DIY jaringan wireless sudah terlalu crowded, jadi mau tidak mau harus mengalah, karena kalah start. Aneh ya, kok di sini pihak pemerintah kok mau mengalah, di daerah lain kalau urusan pemanfaat frekuensi ini pemerintah ya nomor satu. Yang lain harus mengalah.
Di DIY, Simpeg dikembangkan secara bertahap. Awalnya pihak dari BID (Badan Informasi Daerah) DIY membentuk jaringan antar SKPD. Karena alasan teknis, BID memutuskan memakai layanan kabel dari salah satu ISP yang ada di sana. Setelah jaringan terbentuk dan muncul gagasan untuk membangun Sistem Informasi Kepegawaian. Akhirnya dikembangkan Simpeg berbasis web yang datanya diambil dari PUPNS tahun 2003. Setelah data dasar masuk di database, kemudian ditunjuklah seorang operator dari masing-masing SKPD. Operator di sini bertanggung jawab atas data di SKPDnya sendiri.
Uniknya lagi, di sini pembangunan Simpeg dilakukan dengan cara swakelola. Menurut penulis memang seharusnya begitu, karena urusan pegawai adalah urusan yang kompleks. Banyak alur yang harus disesuaikan dengan berbagai macam peraturan. Belum lagi keragaman pemahaman dan ketidaksamaan pelaksanaan di tiap daerah. Dengan swakelola maka dapat diperoleh program sesuai dengan kebutuhan. Memang syaratnya harus ada tenaga yang ahli di bidang itu. Dan sulit, memang mencari tenaga ahli pemrograman di pemerintahan. S1 komputer sih banyak... Ya, begitulah Indonesia... :D
Dari yang penulis pernah baca, implementasi Teknologi Informasi 86% gagal. Dan trilyunan rupiah terbuang sia-sia karena perencanaan yang kurang matang. Sebenarnya kalo ditilik lebih lanjut peran kesuksesan Teknologi Informasi Komunikasi lebih dominan dari faktor di luar TIK itu sendiri.
Teknologi Informasi dan Komunikasi hanya berperan sekitar 20%.
Komponen TIK adalah:
- hardware
- software
- jaringan
- database
Sedangkan 80% sisanya adalah faktor-faktor berikut:
- Sumber Daya Manusia
- organisasi
- budaya kerja
- sistem prosedur
- sistem / payung hukum
- dukungan pimpinan, meliputi: dana dan kesinambungan
- integrasi antar sistem
Lebih parahnya lagi faktor yang cuma 20% ini kebanyakan juga sering bermasalah. Banyak kasus software yang dikembangkan hanya asal-asalan. Mungkin hanya asal dapat proyek, atau tanpa perencanaan yang matang. Contohnya di Simpeg, di satu sisi pengembang buta masalah kepegawaian dan di sisi lain tidak ada dukungan dari end user. Beberapa bingung karena tidak ada petunjuk atau pengetahuan yang mencukupi, dan lainnya karena takutnya perubahan budaya karena adanya sistem yang baru. Studi kasus di suatu daerah yang stafnya tidak mau mendampingi karena jika simpeg berjalan maka semua tindakannya bisa direkam. Dalam hal ini karena simpeg di daerahnya ditambahkan fasilitas absen. Ada suatu kasus lagi di suatu daerah website pemdanya hanya dibuat dalam waktu 2 hari. Kok seperti membuat candi Sewu saja. Hal ini karena tidak ada kontrak yang jelas antara developer dan end user. Di sini developer hanya membuat software dan tampilan tanpa menyediakan isinya. ya memang mudah, tinggal modif CMS dan tambal sulam dikit-dikit dan wallaa.. jadilah suatu website pemda.
Kalau di DIY sepertinya sudah tahu faktor yang 80%. Di sana para petugas diberikan SK. Dan konsekuensi dari SK itu mereka mempunyai hak dan kewajiban sehingga jelas. Sistem dan prosedur di sana juga jelas. Data menjadi tanggungan tiap-tiap SKPD. Sementara acoount ke simpeg dibagi menjadi 3 kelompok:
- guest : bisa melihat data tertentu saja
- operator: bisa melihat, entry, edit data di SKPDnya sendiri
- admin : memiliki akses penuh ke program simpeg
Kejelasan sitem dan prosedur juga dapat dilihat dari koordinasi yang bagus antara BID dan Biro Kepegawaian. Pemandangan yang jarang saya lihat di sini.
Walaupun dari pihak pemda-DIY mengatakan bahwa sistem di sana masih jauh dari sempurna dan masih perlu dikembangkan lagi namun menurut saya sudah sangat layak untuk dicontoh. Dan yang membuat saya kagum lagi, mereka bersedia sharing untuk mengimplementasi IT di daerah-daerah.
) 
. 